Salah satu tujuan pengaturan UU Desa yakni memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Disamping itu juga mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.
Semangat besar dari UU Desa yakni menjadikan desa sebagai subyek pembangunan. Dengan diberikannya kewenangan oleh UU Desa diharapkan desa mampu menentukan arah pembangunan sesuai karakter dan potensi masing-masing.
UU Desa memberikan kedudukan, kewenangan, dan keuangan Desa yang semakin kuat. Dengan demikian penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa.
Bagaimana partisipasi atau peran serta masyarakat (khususnya pemuda) sebagai subyek pembangunan desa.
Pemuda sebagai salah satu bagian dari masyarakat desa sudah selayaknya mengambil peran strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan desa. Sehingga mampu berperan aktif mengawal terbentuknya Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
Ide dan gagasan kreatif inovatif para pemuda akan mendorong percepatan pembangunan dan pemberdayaan desa.
Pengawalan pembangunan desa dapat dimulai dari langkah kecil yakni mengawal proses musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes menjadi proses awal memperjuangkan konsep dan gagasan arah pembangunan desa.
Selanjutnya mendorong keterbukaan APBDes. Karena keterbukaan APBDes penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap program/kegiatan desa.
Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan desa menjadi modal penting yang akan mendorong terwujudnya harapan masyarakat desa.
